Danau Taman Ria Senayan, Jakarta |
Selain itu, masih kurangnya daerah hijau dan resapan air di wilayah DKI Jakarta, harusnya menjadi pertimbangan untuk tidak melanjutkan rencana pembangunan pusat perbelanjaan tersebut. "Kita berharap Setneg mengkaji ulang perjanjian dengan pihak swasta, tentang pembangunan pusat perbelanjaan di kawasan Taman Ria Senayan," ujar Muhammad Sanusi, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Rabu (21/7).
Keberadaan gedung DPR/MPR, menurut Sanusi, merupakan tempat monumental yang menjadi rumah rakyat yang tidak sepatutnya disandingkan dengan pusat perbelanjaan komersil. Terlebih, dari kajian berbagai pihak, keberadaan pusat perbelanjaan di lokasi tersebut dikhawatirkan membawa dampak buruk. Mulai dari kemacetan hingga banjir bisa mengancam kawasan sekitar pembangunan. "Saya atas nama pribadi dan juga anggota DPRD DKI berharap rencana pembangunan itu dibatalkan," katanya.
Penolakan juga datang dari anggota dewan lainnya, Sayogo Hendrosoebroto. Sayogo yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta mengaku, tidak setuju dengan rencana pembangunan tersebut. Meski tidak secara langsung memiliki kewenangan, Sayogo mengharapkan rencana itu dibatalkan. Pihak swasta yang berencana membangun juga harus memiliki kepakaan terhadap keberatan dari berbagai pihak. "Jangan sampai mengabaikan hanya demi mengejar keuntungan semata," tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo membantah dukungannya terhadap rencana menjadikan kawasan Taman Ria Senayan sebagai kawasan pusat perbelanjaan atau mall. Justru, Fauzi Bowo berpendapat, kawasan tersebut selayaknya ditetapkan sebagai hutan kota dalam bentuk ruang terbuka hijau (RTH), bukan untuk komersial. Bahkan, akan lebih baik jika areal Taman Ria Senayan yang memiliki danau buatan di Jalan Gatot Subroto itu disatukan dengan kawasan kompleks Gedung DPR/MPR RI yang berada tepat di samping kawasan tersebut.
Fauzi Bowo juga memastikan, pengembang yang ingin membangun belum mengantongi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) untuk membangun sebuah mal. Selain itu, ia malah mengetahui kawasan tersebut rencananya diambil alih DPR/MPR untuk dijadikan satu kawasan dengan gedung parlemen di Senayan. "Kalau rencana diambil untuk disatukan dengan kawasan gedung DPR/MPR, saya dukung itu. Tetapi sebaiknya, DPR/MPR minta izin langsung ke Setneg," tandasnya.
BERITAJAKARTA.COM — 21-07-2010 17:52
Tumben sekali anggota DPR punya pemikiran positif. Mungkin hanya sedikit yang punya pemikiran positif, sisanya punya konflik kepentingan dan uang. (̾˘̶̀̾̾ ̯˘̶́̾ ̾̾̾'̾̾)̾
BalasHapus